Polemik Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Antologi Peraturan Perundang-Undangan Hukum Tata Usaha Negara
DOI:
https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.108Keywords:
Penumpukan Perkara, Pertentangan Norma dan DiskresiAbstract
Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan angin segar dalam upaya pembangunan hukum yang berupaya menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Namun adanya pertentangan norma yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 dengan UU tentang hukum acara PTUN menimbulkan polemik dalam proses beracara di PTUN. Artikel ini berusaha memaparkan secara kronologis dan sistematis terkait permasalahan, Pertama, terbukanya entry point penumpukan perkara di PTUN sebagai akibat dari perluasan kewenangan absolut PTUN yang tidak hanya sengketa TUN namun juga memeriksa permohonan fiktif negatif, dan upaya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah; Kedua, Fenomena pertentangan norma karena diberlakukannya asas fiktif positif dalam UU Administrasi Pemerintahan dan asas fiktif negatif dalam UU PTUN; Ketiga, Perluasan ketentuan mengenai diskresi yang tidak dibarengi dengan pemberian sanksi yang tegas bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan.
Downloads
References
Bagus, Moh, dan Helga Nurmila Sari, “Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Yang Bebas Dari Anggota Partai Politik”, Al-‘Adl, Vol 12, No 2 (2019).
Bagus, Moh, and Siti Partiah. 2020. “Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah”. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 23 (1):106-24.
Charity, May Lim. “Paradigma Baru Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan”. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM.
Emirzon, Joni. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Harjiyatni, Francisca Romania dan Suswoto. “Implikasi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara”. Jurnal Hukum Ius Quia Lustum. Volume 24. Nomor 4. Oktober 2017.
Hadjon, Philipus M. 2015. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
---------------------. 2005. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Irfani, Nurfaqih. “Assa Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemkanaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16. Nomor 3. September 2020.
Kusnardi, Moh dan Saragih, Bintan R. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang Undang Dasar 1945. Jakarta: Gramedia.
Paulson, Stanley L. 1999. Normativity and Norms: Critical Prespective on Kelsenian Themes. Oxford: Oxford University Press.
Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
Ridwan. 2009. Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi. Yogyakarta: FH UIIPress.
Sibuea, Hotma P. 2010. Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Tutik, Titik Triwulan. 2011. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
Peraturan Perundang Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Lampiran II huruf C, angka 221 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
Internet
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Statistik Perkara pengadilan Tahun 2006-2009, https://ptun-Jakarta.go.id/?statistik=statistik-perkara-pengadilan-tahun-2006-2009, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Statistik Perkara pengadilan Tahun 2015-2019, https://ptun-Jakarta.go.id/?statistik=statistik-perkara-pengadilan-tahun-2015-2019, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Statistik Perkara pengadilan Tahun 2019, https://ptun-denpasar.go.id/?statistik=statistik-perkara-pengadilan-tahun-2019, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 sosioyustisia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.